Oleh: Dr. (C.) K.H.M. Rofik Mualimin, Lc., M.Pd.I.
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Pernahkah Anda membayangkan sebuah loket pelayanan publik yang riuh, di mana senyum petugas felt jauh lebih mahal daripada biaya administrasi resminya? Di sana, amplop cokelat tidak lagi diselipkan dengan malu-malu, melainkan disodorkan laiknya bumbu penyedap. Korupsi di negeri ini bukan lagi bisul yang menempel di kulit luar, melainkan darah yang mengalir santun di dalam urat nadi lembaga publik.
Secara ilmiah, pembusukan ini tak terjadi semalam. Sosiolog Belanda W.F. Wertheim dalam karyanya Indonesië: Van Vorstenrijk tot Bestuursstaat (Amsterdam: J.M. Meulenhoff, 1978, 105) menjelaskan bagaimana pergeseran dari kerajaan patrimonial menuju negara birokrasi modern justru menyisakan residu feodalisme: kekuasaan dipandang sebagai “ladang panen”, bukan tanggung jawab publik. Maka tak mengherankan jika sastrawan Mochtar Lubis dalam Manusia Indonesia (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001, 12) dengan lugas menelanjangi watak hipokrit masyarakat kita yang merutuk korupsi di ruang diskusi, tetapi gercep mencari celah “pintu belakang” saat berurusan dengan izin usaha.
