Menurut Peneliti Komunikasi Darmanto dalam Jurnal komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII) Vol. 7, No. 2, April 2013 yang berjudul “Urgensi Perubahan Kebijakan SDM RRI untuk Mendukung Transformasi Menjadi Radio Publik”, sebagian besar pegawai RRI berstatus PNS hasil rekrutmen di era Orde Baru. Kebanyakan sudah mendekasi masa pensiun.
Sedangkan sebagian lainnya merupakan pegawai kontrak yang di lingkungan RRI lebih populer dengan sebutan PBPNS (Pegawai Bukan PNS). PBPNS merupakan rekrutmen di era reformasi, terutama setelah RRI resmi menjadi Lembaga Penyiaran Publik pada 2005, dan pengangkatannya didasarkan pada Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI.
Perbedaan status kepegawaian di lingkungan RRI telah menimbulkan masalah tersendiri. PBPNS sebagai tenaga kontrak tidak memiliki jaminan untuk bekerja di RRI selamanya. Selama beberapa tahun terakhir juga tidak ada pengangkatan karyawan baru karena terkait masalah birokrasi, dan pendanaannya harus bersumber dari APBN (harus ada izin dari Kemenkeu).
