Dalam demokrasi yang sehat, legalitas tidak cukup tanpa legitimasi moral. Pemimpin tertinggi negara bukan hanya simbol birokrasi, tetapi juga teladan integritas. Ketika Presiden memilih diam atau sekadar menyerahkan jawaban kepada orang lain, publik bisa menafsirkan bahwa ia menghindar. Dan ketika rakyat merasa pemimpinnya bersembunyi, maka kepercayaan mulai runtuh—meskipun secara hukum ia dinyatakan benar.
Yang lebih penting dari itu semua: ini bukan soal hukum semata. Ini soal etika kepemimpinan. Ini bukan soal menyudutkan Jokowi secara pribadi, apalagi membongkar aib. Ini tentang membangun budaya demokrasi yang sehat, di mana transparansi bukan kelemahan, tapi kekuatan. Kepercayaan publik tidak dibangun di ruang sidang atau konferensi pers institusi, tetapi dari keberanian seorang pemimpin untuk tampil dan bicara apa adanya.
