Oleh Syafi’i*)
JAKARTA || Bedanews.com – Salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk “mencerdaskan” kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945). Jalan terbaik untuk mewujudkannya tidak lain adalah dengan pendidikan. Kolonialisme membatasi warga bangsa mendapatkan akses pendidikan. Kebodohan memicu kemiskinan dan melanggengkan kolonialisme. Kebodohan dan kolonialisme ibarat mata rantai yang saling mengikat satu dengan lainnya yang menyebabkan keterpurukan sebuah bangsa. Itulah sebabnya kemerdekaan menjadi modal utama mencerdaskan kehidupan bangsa.
*Era Orde Lama*
Perhatian negara masih berfokus pada pembangunan fondasi negara dan pencarian bentuk ideal demokrasi. Bongkar pasang model demokrasi diujicobakan silih berganti. Politik menjadi panglima, ekonomi dan pembangunan belum menjadi garapan utama. Kesadaran warga berpolitik tinggi, tetapi kewajiban negara untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara masih jauh panggang dari api. Ini adalah era bertumbuhkembangnya nasionalisme dan patriotisme, sebelum rakyat hidup sejahtera.
*Berganti ke era Orde Baru*
Kesejahteraan warga menjadi prioritas, pertumbuhan ekonomi sebagai parameter yang jelas. Seluruh instrumen negara diarahkan untuk menopang bangunan kenegaraan dengan keamanan dan stabilitas nasional menjadi penyangga utama. Indikator kesejahteraan dirumuskan dengan jelas, yaitu ketika warga mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah, tercukupinya sandang dan pangan, serta pendidikan dapat dinikmati oleh warga bangsa secara merata. Dalam konteks ini Indonesia mencatat salah satu legacy Orde Baru yang sangat fenomenal, yang menginspirasi negara berkembang lainnya. Yaitu meningkatkan taraf melek huruf/aksara rakyat melalui pembangunan SD Inpres yang merata di seluruh penjuru negeri. Terlepas dari kekurangannya, Orde Baru berhasil meletakkan dasar pembangunan manusia sejahtera secara baik.
*Orde Lama dan Orde Baru*
Dengan kekurangannya masing-masing, telah meletakkan landasan untuk mencapai tujuan bernegara secara benar. Indonesia kini memasuki usia 81 tahun. Pada saat diproklamasikan dulu, dinyatakan bahwa kemerdekaan menjadi pintu gerbang pembangunan kualitas manusia Indonesia. Artinya, tanpa kemerdekaan pembangunan bangsa Indonesia tidak pernah ada. Itu fakta sejarah kolonialisme. Rakyat dapat menikmati pendidikan yang baik ketika Indonesia merdeka. Di usianya yang ke-81 tahun apakah Indonesia sudah menjadi bangsa yang terdidik?
*Tahun/Periode, Tingkat Literasi, Jumlah (%)*
– Akhir Orde Lama: Usia 10 tahun ke atas melek huruf, 46,7,
– Awal Orde Baru (Sensus Penduduk 1971): Usia 10 tahun ke atas melek huruf (dari 80 juta), 60,9,
– Tahun 1989/1990 Siswa SD/MI (usia 7 – 12 tahun), 26.528.590, (93,89%),
– Tahun 2025: Tingkat penyelesaian SD 97,65%, Tingkat penyelesaian SMP 91,45, (Rata-rata lama sekolah 9,07 tahun)
Sumber: Sensus Penduduk tahun 1961, tahun 1971 dan BPS.
Dari tabel di atas terbaca bahwa, jumlah penduduk yang buta huruf berkurang secara bertahap. Dari sekedar pengurangan jumlah buta huruf, menjadi penambahan jumlah siswa lulus SD/MI sampai ke lulus SMP/MTs terus meningkat dengan signifikan. Saat ini rata-rata anak Indonesia menghabiskan waktu sekolahnya selama 9,07 tahun. Pertanyaan selanjutnya apakah dengan demikian bangsa Indonesia sudah cerdas?
*Kesalahan Pemahaman*
Pilihan kata “mencerdaskan” (dari kata dasar “cerdas”) dalam rumusan tujuan bernegara bukan kebetulan dan tanpa alasan. Para pendiri bangsa dengan penuh kesadaran mempersiapkan rakyat agar menjadi warga bangsa yang cerdas, bukan sekedar pintar/pandai atau cerdik. Cerdas itu paling dasar dan netral. Dia hanya memiliki konotasi positif. Tidak seperti cerdik yang memiliki dua konotasi sekaligus: positif dan negatif. Tidak juga seperti pintar yang artinya kemampuan yang sangat teknis.
Cerdas artinya meningkatkan daya pikir, nalar, wawasan dan kemampuan memahami. “Mencerdaskan kehidupan bangsa” berarti mencerdaskan cara berpikir, bersikap, berbudaya, beragama dan bernegara. Tujuannya bukan membuat rakyat menjadi robot terampil yang tidak memiliki rasa dan empati, tetapi membuat bangsa yang merdeka pikirannya.
Tiga pilar kecerdasan menurut Ki Hajar Dewantara dengan konsepnya yang terkenal: Tri Pusat Pendidikan dan Tri Sakti. Intinya, mencerdaskan itu harus nyentuh 3 aspek manusia sekaligus.
1. Cerdas budi pekerti, olah rasa dan karsa. Mencerdaskan itu membuat orang punya hati, punya rasa dan punya budi. Bisa membedakan baik-buruk, punya sopan santun, cinta tanah air.
2. Cerdas pikir, olah cipta. Mencerdaskan itu melatih anak berpikir kritis, kreatif dan mandiri, bukan menghafal.
3. Cerdas raga dan keterampilan, berlah raga.
Mencerdaskan juga berarti menyehatkan badan dan membekali keterampilan hidup agar bisa mandiri dan menolong bangsa. Para pendiri bangsa ingin melihat Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat dan terus berkontribusi dalam membangun peradaban dunia sebagaimana yang telah diwariskan oleh generasi terdahulu. Peradaban tidak dibangun oleh mereka yang hanya pintar dalam penguasaan suatu cabang ilmu secara detail dan cermat. Pembangunan peradaban juga tidak dapat diserahkan kepada mereka yang kecerdikannya digunakan untuk memuaskan egonya dan pragmatisme sesaat. Peradaban akan berdiri kokoh ketika dibangun oleh mereka yang cerdik menggunakan kepintarannya untuk kemaslahatan umat manusia sekaligus menjadi cermin masa lalu dan suluh bagi generasi mendatang. Intinya, kecerdasan tidak diukur dari kemampuan teknis dan penyelesaian sesaat, tetapi memberikan dampak jangka panjang dan nilai tambah.
Akibat dari kesalahan memahami makna cerdas ini dapat dilihat dari tidak adanya korelasi antara tujuan instruksional (objectives) dengan tujuan institusional (goals) dan tujuan nasional (aim). Bahkan sesama tujuan institusional yang berbeda jenjang, jenis dan bentuknya bisa tidak terhubung satu sama lain. Seolah masing-masing berdiri sendiri, bukan merupakan elemen-elemen yang membentuk satu kesatuan. Inilah sebabnya sistem persekolahan kita berlomba untuk mencapai tujuan institusionalnya masing-masing dan mengabaikan tujuan nasional. Bangsa ini belum menjadi bangsa yang cerdas ketika orang-orang “cerdas” belum mampu menyelesaikan problem pendidikan, yaitu dunia yang seharusnya membuatnya cerdas. Kualitas pendidikan yang tidak semakin baik, masih dijumpai infrastruktur yang tidak layak dan absennya penghargaan kepada guru/dosen, orang yang seharusnya paling dihargai setelah kedua orang tua, adalah beberapa contoh di antaranya. Bahkan dunia persekolahan juga masih berkutat dengan problem kesehariannya, seperti bullying, pelecehan dan ketidaksanggupan memberi perlindungan dan rasa aman kepada guru dalam menjalankan tugas. Puncak kegagalan dari sistem pendidikan kita adalah ketika di hadapan publik dipertontonkan contoh buruk perilaku para pemimpin yang tidak pantas menjadi pemimpin, bahkan pemimpin untuk dirinya sendiri.
Oleh karena itu, setelah 81 tahun merdeka, paradigmanya harus dibalik: bukan kemerdekaan menjadi syarat diperolehnya akses pendidikan, melainkan pendidikan dibutuhkan untuk memerdekan. Siapa yang dididik dan siapa yang dimerdekakan? Yang dididik tidak lain adalah bangsa dan yang dimerdekakan adalah negara. Bangsa harus dididik dengan benar agar Indonesia kembali merdeka. Agar menjadi bangsa bermartabat dan mewariskan peradaban yang dibanggakan generasi berikutnya, Indonesia harus merdeka, terbebas dari belenggu kemunafikan yang memuakkan, kedunguan yang dipertontonkan, kejujuran yang dibungkam, kebenaran yang dijungkirbalikkan dan keberanian yang disembunyikan.
*Waspada*
Membaca data tentang kualitas pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) Indonesia di antara negara-negara Asean di satu satu sisi dengan realitas pendidikan Indonesia dewasa ini pada sisi yang lain, membuat kita mengernyitkan dahi. Dengan menggunakan 3 indikator utama yang digunakan oleh UNDP, OECD dan UNESCO tahun 2023, untuk indikator hasil PISA (Programme of International Student Assesment) untuk pelajaran matematika pada anak usia SMP/sederajat, kualitas pendidikan Indonesia termasuk rendah, berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Indonesia meraih skor 366 dimana skor rata-rata negara anggota OECD yaitu 472. Indonesia masih berada di level 1, masih jauh di bawah rata-rata. PISA tidak mengukur “pintar atau bodoh”. PISA ngukur kemampuan menerapkan ilmu ke masalah dunia nyata. Dengan level tersebut siswa bisa menjawab soal matematika dasar kalau jelas instruksinya, tapi kesulitan kalau soalnya butuh penalaran. Lama anak belajar di sekolah juga masih rendah: tertinggal 2 tahun dari Malaysia dan 4.7 tahun dari Singapura (gpseducation.oecd.org). Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/HDI) Indonesia juga menunjukkan kondisi yang sama, berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Indonesia hanya
unggul dari Filipina, Timor Leste, Laos, Kamboja dan Myanmar. Bersama dengan Vietnam dan Filipina, Indonesia berada pada livel “Tinggi”, sedangkan Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapura pada level “Sangat Tinggi” (hrd.undp.org). Patut dijelaskan di sini bahwa Vietnam mengalami lonjakan kemajuan pendidikan dan HDI yang sangat signifikan di antara negara-negara Asean.
Padahal anggaran pendidikan Vietnam terhadap APBN-nya tidak lebih banyak dari pada anggaran sektor Pendidikan dalam APBN Indonesia. Vietnam merealisasikan 20% anggaran pendidikannya baru sejak 2019 sesuai dengan UU Pendidikan. Tahun 2015-2018 anggaran sektor pendidikan masih di kisaran 18%. Dengan alokasi anggaran pendidikan yang sama (20%), Vietnam melejit mendahului Indonesia di banyak sektor kehidupan. Ketika ketertinggalan dengan Vietnam dialami pada saat anggaran pendidikan kedua negara ini relatif sama, bagaimana dengan kondisi sekarang? Total anggaran pendidikan dalam APBN tahun 2026 sebesar Rp769 triliun dan dialihkan untuk MBG sebesar Rp223 triliun. Pengalihan ini berdampak sangat besar pada sektor pendidikan baik yang dikelola oleh Pusat (Kemenag dan Kemdiktisaintek) maupun dana transfer ke daerah (TKD). Dampak yang ditimbulkan yaitu:
1. infrastruktur sekolah rusak atau telah diperbaiki,
2. Kesejahteraan gurungaji guru PPPK paruh Waktu anjlok bahkan PHK. Insentif dan pelatihan guru juga mengalami pengurangan,
3. Kualitas dan ketimpangan antar daerah melebar.
Bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami keterpurukan apabila kondisi demikian dibiarkan. Paling tidak, tahun 2027 pendidikan nasional masih mengalami tantangan yang sama.Walaupun Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa anggaran pendidikan harus dipisahkan dari anggaran MBG, tapi itu baru berlaku tahun 2028, paling lambat. Bagaimana kita menyikapinya? Tidak ada cara lain kecuali masing-masing kita mendidik diri sendiri. Jika dilakukan oleh semua berarti telah mendidik bangsa. Mendidik diri sendiri untuk tidak menjadi pintar/pandai mengerjakan sesuatu dan cerdik memanfaatkan situasi, tetapi menjadi warga yang cerdasberkontribusi membangun peradaban. Wallahu a’lamu bis shawab.
*)Penulis adalah, Peminat Masalah Sosial Kemasyarakatan dan Keagamaan.
