Selain itu mahalnya ongkos demokrasi tak ayal membuat para calon harus merogoh kocek yang begitu dalam hingga harus menggandeng para pengusaha tajir untuk memuluskan jalan menuju singgasana kekuasaan. Alhasil ketika terpilih menjadi pemimpin, prioritas utama bukanlah rakyat akan tetapi lebih cenderung mengikuti arahan para kapital sebagai pendukung yang telah menggelontorkan dananya.
Mungkin sikap mengutamakan para kapital tersebut tidak berangkat dari keinginan pribadi mereka. Namun apa boleh dikata, atas nama balas budi atas dukungan selama kampanye memaksanya berbuat demikian. Inilah buah dari diterapkannya sistem kapitalis demokrasi yang mengedepankan kepentingan dan manfaat. Pemerintahan korporatokrasi dimana para pengusaha lah yang sesungguhnya lebih cenderung berkuasa dibandingkan pemimpin yang sesungguhnya. Hal inilah yang membuat penguasa negeri enggan sepenuhnya berpihak pada rakyat. Dengan kata lain mereka sudah didikte untuk mengikuti kemauannya melalui berbagai kebijakan.
