Persyaratan pencalonan menetapkan ambang kelayakan. Pemilu menentukan pilihan di antara calon yang memenuhi persyaratan tersebut. Kedua proses itu dapat berjalan bersama.
Dalam ketentuan Indonesia yang menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi, Pasal 169 huruf r UU Pemilu menetapkan pendidikan paling rendah tamat SMA atau pendidikan yang sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden. Artinya, persoalannya adalah mempertahankan atau menghapus ambang pendidikan minimum, bukan mewajibkan setiap calon menjadi sarjana atau profesor.
Jika ambang tersebut dihapus, negara berhenti menyaring calon berdasarkan jenjang pendidikan. Penilaian terhadap pendidikan calon kemudian bergantung pada proses politik, termasuk keputusan partai dan pilihan pemilih.
