HeadlinePolitik

Memalukan…! Indeks Pembangunan Pemuda Jabar Terendah se-Indonesia. Kinerja RK Tak Memuaskan

Bandung, BEDAnews.com – Memalukan !.. itulah salah satu yang disebutkan Ketua Panitya Khusus (Pansus) III DPRD Prov Jabar Memo Hermawan, saat membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2019  oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi urusan Pendidikan dan Kesehatan menjadi sektor yang banyak mendapat rekomendasi dari DPRD, berupa perbaikan manajemen, ketersediaan dan kelayakan ruang belajar dan layanan kesehatan, kesejahteraan tenaga medis dan pendidikan, hingga beasiswa.

“Ada hal yang sangat memalukan Jawa Barat dimana peringkat Indeks Pembangunan Pemuda berada di ranking ke-34 atau terendah se-Indonesia.”Sebut Memo yang Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar saat melaporkan hasil bahasan pansus dalam rapat paripurna DPRD jabar.

Pansus menyebut Kinerja Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dinilai tidak memuaskan, Ridwan Kamil dinilai gagal dalam pencapaian target dan trend perlambatan aspek fiskal Daerah.

Rapat paripurna DPRD Jabar dengan agenda laporan Pansus III DPRD Jabar membahas  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2019  oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil  berlangsung di gedung DPRD Jabar, Rabu malam (20/5/2020).

“Memperhatikan kinerja Pemerntah Jawa Barat yang kami baca dari dokumen LKPJ Gubernur Jawa Barat, maka DPRD Proinsi Jawa Barat memberikan nilai kinerja pada tingkat yang kurang memuaskan. Nilai ini didasarkan pada kegagalan pencapaian target dan trend perlambatan aspek fiskal Daerah. Ini mengakibatkan mau tidak mau, Gubernur dan seluruh Perangkat Daerah dituntut untuk bekerja keras mengejar ketertinggalan pada Tahun 2019,” sebut Memo Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar.

Secara lengkap Politisi asli Kabupaten Garut ini membacakan , laporan pembahasan Pansus III LKPJ dihadapan rapat yang dihadiri Forkopimda Jabar, pimpnan OPD di Pemprov Jabar, serta undangan.

Dan inilah LKPJ yang tidak memuaskan berdasarkan pembahasan Pansus LKPJ DPRD jabar, dumulai dari kenaikan angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) Jabar  yang meskipun terjadi kenaikan menjadi 72,03, namun DPRD meminta Gubernur mengkonfirmasi data statistik tersebut dengan kondisi faktual di lapangan.

Sebab ada beberapa variabel lain yang penting diukur, seperti pemerataan pembangunan kota-desa, masih tingginya angka pengangguran, dan juga kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan resources Jawa Barat dengan kekayaan alam yang luar biasa.

DPRD juga  melihat capaian indeks indikator dari 5 Misi Jawa Barat tidaklah merata. Bahkan ada beberapa Misi Jawa Barat Juara namun ternyata capaiannya dibawah Jawa Tengah dan Jawa Timur. 

Fakta ini menjadi catatan penting bagi kami dan menjadi PR besar bagi Gubernur agar kedepan lebih serius memperhatikan strategis prioritas pembangunan dan konsisten dengannya. Tidak terjebak pada konsep atau gagasan artifisial atau etalase semata yang terkesan lebih penting membangun opini atau image, yang sering kali menyebabkan tidak tuntasnya beberapa program.

Fakta ini sebenarnya sudah terlihat sejak terjadinya trend penurunan daya serah terhadap Belanja Daerah yang hanya mencapai 91,2% dibanding Tahun 2018 yakni 94,47, artinya hampir 10% dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan lossed alias tak mampu dioptimalkan.

“Kami temui sebagian diantaranya justru pada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung, dalam pos Belanja Langsung,” katanya.

Dari sisi Pendapatan Daerah Gubernur juga tak mampu mencapai target, dari  Rp. 36,12T hanya mampu meraih Rp.  36,03T.   “Penting kami garis bawahi bahwa tahun 2019 inilah pertumbuhan PAD terkecil setidaknya dibanding 3 tahun terakhir saudara Gubernur harus mampu menjawab trend penurunan ini sebab jika tak segera ditangani, kami DPRD tak mau trend negatif ini terjadi lagi.”

“Sayang sekali saudara Gubernur tak mampu mengelola sektor Pariwisata padahal potensi sangat luar biasa. BUMD juga tak mampu dimanage agar menjadi perusahaan profesional, jangankan bersaing di level nasional, bahkan untuk level Jawa Barat Juara pun masih sulit.”

Hal ketiga yang mempengaruhi negatifnya postur APBD Tahun 2019 adalah carut marutnya pengelolaan sektor ekonomi kemasyarakatan yang harusnya mampu menjadikan ketahanan pangan masyarakat.  

“Tak terlihat perhatian serius. Kurangnya keberpihakan kebijakan dan anggaran menyebabkan sektor ini seperti partanian, peternakan, perikanan dan yang serumpun dengannya tak memuaskan.”

Terkait LKPJ Gubernur jabar Ridwan Kamil ini.  DPRD Jawa Barat selain memberikan catatan strategis, sebagaimana amanat PP 13 tahun 2019 juga mengeluarkan 42 rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti Gubernur.

“Kami meminta Gubernur membuat Tim Khusus yang diisi pejabat tinggi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi. Ke 42 rekomendasi ini kami bagi per bidang yakni urusan pemerintahan, keuangan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.”

Urusan pemerintahan, DPRD minta Gubernur Evaluasi terhadap TAP (Tim Akslerasi Pembangunan) yang merupakan Tim suksesnya Ridwan Kamil saat mencalonkan diri.

 “Kami minta agar Sdr Gubernur segera mengevaluasi keberadaan TAP dan TAJJ, dimana kami mendapat laporan tim ini dilapangan sering melakukan intervensi terhadap Perangkat Daerah sehingga mengganggu kinerja dan hal lain yang kontraproduktif. Jika demikian hal nya, Tim ini dibubarkan saja. Demikian juga dengan beberapa Perangkat Daerah yang terbukti berkinerja negatif, agar segera diambil lang-langkah serius memperbaikinya.”

Di Bidang Keuangan, DPRD meminta Sdr. Gubernur segera mengevaluasi besar-besaran manajemen BUMD secara keseluruhan termasuk mengganti pimpinan BUMD yang tak kapable dengan tenaga profesional dan independen, tak dicampuri dengan kepentingan politis yang sering mengganggu kinerja.

Di Bidang Pembangunan, diantara PR besar adalah menyelesaikan TPPAS Legok Nangka dan Lulut Nambo yang berlarut-larut ini. Lalu segera serius mengoptimalkan pembangunan sketor pariwisata. @hms /her

Tags
Selanjutnya

Related Articles

Back to top button
Close