Selain itu, terdapat pula Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta yang menjadi salah satu dasar hukum penyelenggaraan kegiatan tersebut. Dalam perspektif hukum administrasi dan tata kelola aset publik, muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana tujuan awal PRJ sebagai sarana promosi perdagangan, industri, pariwisata dan hiburan rakyat tetap terjaga hingga saat ini.
Pembahasan akan semakin menarik apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tentu harus ditegaskan bahwa dugaan praktik monopoli tidak dapat disimpulkan begitu saja tanpa penelitian, data dan kajian hukum yang mendalam. Namun demikian, publik berhak mempertanyakan apabila terdapat kondisi di mana penyelenggaraan suatu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan aset publik berlangsung dalam jangka waktu sangat panjang dengan tingkat kompetisi yang terbatas atau bahkan tanpa mekanisme persaingan yang memadai.
