Dalam konteks tersebut, transparansi menjadi sangat penting. Masyarakat berhak mengetahui dasar hukum pengelolaan aset, bentuk kerja sama yang berlaku, kontribusi kepada negara maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mekanisme pengawasan, serta manfaat ekonomi yang diterima masyarakat luas dari penyelenggaraan PRJ. Semakin terbuka informasi yang tersedia, semakin kecil pula ruang munculnya spekulasi, prasangka, maupun dugaan-dugaan yang tidak berdasar.
Persoalan ini juga penting menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta, khususnya pimpinan dan anggota DPRD yang baru, karena menyangkut kepentingan publik dan pengelolaan aset yang bernilai strategis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno juga patut memperoleh masukan yang utuh mengenai kompleksitas penyelenggaraan PRJ di Kemayoran agar kebijakan yang diambil ke depan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
