Bandung, BEDAnews
“Kalau ada anggota dewan yang main proyek dalam pengadaan alat kesehatan di Dinas kesehatan dengan anggaran yang mencapai hampir Rp. 88.8 miliar, kita buka saja, Komisi E ingin semua clear tidak ada istilah 86, kita buka saja semua,” demikian ditegaskan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Barat, Humar Dani kepada perwakilan pengunjuk rasa dari tiga LSM yang berunjuk rasa ke Komisi E DPRD Jawa Barat, Senin (17/9) di Bandung.
Dengan membawa ratusan pengunjuk rasa LSM Jangkar, GMBI dan Brantas menyampaikan aspirasinya masalah kinerja Dinas Kesehatan, DPRD Jabar, dan pemprov Jabar, terkait dengan adanya anggaran pengadaan alat kesehatan senilai Rp. 88,8 M yang terindikasi kuat adanya pengaturan atau KKN yang melibatkan oknum Birokrat, panitia lelang, pengusaha, oknum DPRD dan oknum organisasi kesehatan Gakeslab.
Mereka melihat adanya proyek pengadaan alat kesehatan sebesar lebih kurang Rp. 88,8 M dengan realisasi 8 paket pengadaan, yang terindikasi kuat adanya pengaturan yang melibatkan berbagai unsur terkait yang akan berpotensi menjadi kerugian negara jika pelelangan terus dijalankan dan kekhawatiran akan mubazirnya alat kesehatan tersebut.
Mereka diterima oleh pimpinan dan anggota Komisi E DPRD Jawa Barat yang dipimpin ketuanya, Didin Supriadin, S.Pd. M.Si, didampingi Waki Ketua Humar Dani, dan beberapa anggotanya Suhartini Syahlan, Hj., Itjeu Dewi Kuraesin, H. Omin Basuni, SH.
Menindak lanjuti aspirasi ini, Komisi E akan mennidaklanjuti dengan melakukan rapat, dengan pihak terkait pada hari Selasa pekan depan.
Didin menyatakan meskipun anggaran dinas kesehatan besarannya mencapai 10 persen dari APBD, tetapi realisasinya hanya seperempat dari itu, dikritisinya kenapa pengadaan alat kesehatan diperbesart sementara Jamkesda malah dikurangi. (hermanto)
