BANDUNG, BEDAnews
Ratusan massa dari Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Barat, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat di Jln. Diponegoro 22 Bandung, Rabu (6/2).
Para pengunjuk rasa yang datang dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat menggunakan bus carteran tersebut, menuntut segera diberlakukannya jaminan kesehatan bagi pekerja dan perbaikan kesejahteraan.
Mereka menyampaikan orasi dan membentangkan beberapa spanduk berisi berbagai tuntutan. Sebelum akhirnya perwakilan mereka diterima oleh Humar Dani, anggota Komisi E DPRD Jabar dan berdialog. Aksi mereka meski mendapat hadangan dari aparat kepolisian dan jajaran Satpol PP, demonstrasi berlangsung tanpa insiden.
Beberapa perwakilan pengunjuk rasa diterima Komisi E DPRD Jabar yang saat itu hanya diwakili oleh seorang anggota komisi yakni Humar Dhani dari Partai Gerindra juga seorang pejabat setingkat eselon mewakili eksekutif (Pemprov. Jabar).
Ketua FSPMI Jabar Abdul Rosyid kepada Komisi E DPRD Jabar menyampaikan bahwa aspirasi yang diusungnya selain terkait dengan masalah-masalah krusial ketenagakerjaan di Jawa Barat, juga dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) ke-40 FSPMI tingkat Jawa Barat.
Rosyid memandang, diusia ke 40 tahun ini, FSPMI masih menghadapi sejumlah perjuangan yang sangat berat yakni mengadvokasi upaya peningkatan derajat perlindungan kaum pekerja. Di samping itu, FSPMI juga mengkritik pemerintah atas kurangnya keberpihakan dalam masalah tersebut.
Didampingi para pengurus dan anggotanya, Abdul Rasyid juga menyampaikan sejumlah permasalahan terkait outsourcing khususnya di lingkungan kantor pemerintah dan kantor BUMN/BUMD dan juga perusahaan-perusahaan swasta. Mereka mensinyalir kebijakan outsourcing tidak dengan benar dijalankan secara professional. Karena banyak diantara mereka yang digaji di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Kedatangan FSPMI ke gedung dewan, mendesak agar pemerintah segera melakukan langkah-langkah menggolkan kebijakan terkait jaminan kesehatan dan perlindungan pekerja.
Pada kesempatan itu, Humar Dhani dari Komisi E DPRD Jabar mengapresiai aspirasi yang disampaikan FSPMI Jabar. Terkait tuntutan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang disuarakan pengunjuk rasa, Humar Dhani mengatakan saat ini DPRD Jabar tengah menggodok Raperda tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat.
“Sekarang di DPRD Jabar telah dibentuk Panitia Khusus (Pansus) yang mendapat mandat menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan Raperda ini telah ditetapkan menjadi prakarsa DPRD pada rapat paripurna tanggal 28 Desember 2012 lalu,” tuturnya.
Dikatakan Humar Dhani, derajat kesehatan masyarakat yang optimal sebagai salah satu indicator kesejahteraan suatu bangsa menjadi tanggungjawab utama Negara untuk mewujudkannya. Selain senafas dengan tuntutan UUD 1945 pasal 28 H ayat 1, juga sejalan dengan amanat undng-undang (UU) Nomor 36/2009 juga UU Nom1 tahun 2009.
Terkait dengan masalah kebijakan outsourcing, Humar Dhani pula sependapat dengan laporan para pengunjuk rasa. Untuk itu pihaknya, akan terus mengawasi dan memantau pelaksanaan outsourcing ini. Bahkan Komisi E DPRD Jabar siap melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke perusahaan-perusahaan yang melakukan kesewenangan terhadap tenaga outshorshing tersebut.
“Kami siap melakukan sidak keperusahaan-perusahaan tersebut, jika ada laporan dari pekerja yang menerima tindakan kesewenangan dari perusahaan tempat mereka bekerja,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa aspirasi dari FSPMI Jabar akan ditindaklanjuti dan akan dikonsulatasikan di tingkat komisi dan fraksi, juga akan dilakukan cross check ke pihak pemerintah. (Hermanto)
