Cilacap, BEDAnews.com
Menjamurnya keberadaan Lembaga – Lembaga Pembiayaan (Leasing/Finance) Kendaraan Bermotor seperti saat ini membawa nilai yang positif karena memudahkan masyarakat dalam memperoleh keinginannya untuk memiliki kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil, untuk mendapatkan sepeda motor baru cukup dengan uang muka Rp 500.000,00 s/d Rp 7000.000,00 tergantung kesepakatan dengan Lembaga Pembiayaan tergantung dari jumlah cicilan yang akan dibayarkan setiap bulannya.
Namun disisi lain, dengan kemudahaan – kemudahan tersebut sering timbul konflik – konflik dimasyarakat seperti pencabutan kendaraan bermotor karena pihak konsumen telat membayar cicilan kepada lembaga Pembiayaan tersebut.
Sebutlah Nyi Rohyati warga Banjar Patroman yang harus gigit jari, karena digelandang ke sebuah Kantor Finance oleh oknum Debt Collector saat berkunjung ke Teluk Penyu Cilacap dan harus pulang jalan kaki dan naik angkot karena sepeda motornya dicabut, contoh lain seperti Sarwin warga Penggalang Adipala Cilacap yang harus bertarung fisik menghadapi 6 orang debt collector karena mempertahankan mobilnya dari aksi pencabutan oknum debt collector tersebut walau kalah karena dikeroyok dan akhirnya mobil tersebut diserahkan.
Dalam melakukan aksi eksekusi, para oknum debt collector nongkrong sambil membawa catatan data base sepeda motor atau mobil yang bermasalah dan mencatat semua kendaraan – kendaraan yang lewat dijalan dan jika ada yang sesuai dengan data base tersebut kemudian secara bergerombol mereka mengejar pengendara kendaraan tersebut dan memperhentikannya dijalan kemudian memaksa Pengendara kendaraan tersebut untuk dibawa ke kantor lembaga Pembiayaan dimana kendaraan tersebut bermasalah secara kredit.
Dari hasil investigasi, biasanya para debt collector menerima jasa sebesar 1 sampai dengan 1,5 Juta untuk 1 unit sepeda motor yang berhasil ditarik dan diserahkan ke kantor leasing/finance.
Kreditur/Lembaga Pembiayaan tidak bisa menarik secara paksa dari debitur/konsumen yang menunggak angsuran jika tidak mendaftarkan jaminan fidusia kepada kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan UU No 42 Tahun 1999 dan PP no 86 Tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan ( Permenkeu ) No: 130/PMK.010/2012. Dan jika didaftarkan secara fidusiapun dalam eksekusipun harus melalui proses hukum yang berlaku secara perdata untuk melindungi hak hak konsumen dan melibatkan Pihak Kepolisian bukan dengan debt collector sesuai Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2011, jika tidak didaftarkan konsumen berhak menolak eksekusi dan bisa melaporkan ke Aparat Penegak Hukum dengan Dugaan Pencurian dengan Ancaman kekerasaan dan pemerasan. (Kamsi Gautama)













