Ono mencontohkan, seperti adanya peraturan yang dibuat bagi calon yang ikut kontestasi tidak perlu mundur dari jabatannya dengan syarat cuti atau di luar hari kerja tetapi dibeberapa kegiatan kementerian, banyak info yang menyampaikan bahwa calon tersebut memanfaatkan jabatannya.
Ditambah lagi, katanya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye begitupula dengan pejabat lainnya.
“Sehingga kondisi saat ini, terjadi situasi banyak pejabat dan kementerian-kementerian yang muter-muter mengumpulkan masyarakat dengan jumlah besar yang patut diduga untuk kepentingan pemilu 2024,” bebernya.
Seperti misalnya, lanjut dia, Menteri Pertanian RI yang secara politik bisa saja dekat dengan salah satu partai politil karena anaknya mencalonkan anggota legislatif.
