Kemudian, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Irjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K, S.H, M.H, dalam laporan pelaksanaan kegiatan tersebut menuturkan, kegiatan ini merupakan momentum penting dan strategis serta menjadi tanggung jawab bersama dalam memperkuat sinergi lintas sektor demi mewujudkan dan mempercepat visi Indonesia Emas 2045.
Penandatanganan nota kesepahaman hari ini, tambahnya, bukan hanya seremonial semata. Tetapi, merupakan komitmen bersama untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
