Bandung BEDAnews.com
Mahasiswa Bandung yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), PMII dan BEM menggeruduk kantor DPRD Jabar menuntut Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jabar, agar anggaran beasiswa mahasiswa yang berasal dari APBD Jabar dilakukan transparan.
Anggaran beasiswa yang dianggarkan dalam APBD Jabar di Dinas Pendidikan, cukup besar, tapi dalam penyalurannya tidak transparan. Bahkan , hanya mahasiswa yang mempunyai hubungan kedekatan dengan orang-orang Disdik dan Pemprov Jabar yang mendapatkannya.
Demikian dikatakan Ketua HMI Cabang Bandung, Rifki Eka sambil berorasi di depan gedung DPRD Jabar.
Mahasiswa menilai, penyaluran beasiswa tidak tepat sasaran, karena hanya diperuntukan bagi mahasiswa yang berprestasi, seharusnya diperuntukan bagi mahasiswa dari kalangan kurang mampu.
Karena itu, kami minta DPRD Jabar untuk mengkaji ulang kebijakan anggaran beasiswa mahasiswa, ujar Rifki dalam orasinya di depan kantor DPRD Jabar
Anggota Komisi V DPRD Jabar KH. Habib Syarif Muhamad yang menerima perwakilan pengunjuk rasa didampingi Kapolsek Bandung Wetan Kompol Hidayatullah, SH. Menanggapi aspirasi mahasiswa,
Dikatakan KH.Habib Syarif Muhamad mengatakan, DPRD Jabar menyambut positif aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Dari beberapa aspirasi yang disampaikan tentunya ada kewenangan pusat dan ada provinsi.
Terkait persoalan beasiswa mahasiswa, Habib mengakui bahwa DPRD Jabar bersama Pemprov dalam setiap penyusunan RAPBD menganggarkan anggaran untuk beasiswa mahasiswa. Besaran beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa SI sebesar Rp.8 juta; S2 : Rp.12 juta dan S3 : 24 juta.
Sedangkan terkait dengan tuntutan untuk mengawal revisi Undang-undang Pendidikan,
“Terusterang kami sampai saat ini belum pernah mendapat informasi tentang akan direvisi UU Pendidikan dan kami juga tidak berwenang untuk menurunkan Menristek Dikti, karena itu kewenangan pusat.” Ujar Habib.
