Oleh: Dr. (C.) K.H.M. Rofik Mualimin, Lc., M.Pd.I.
YOGYAKARTA || Bedanews.com – Bendera merah putih sudah berkibar di setiap sudut gang. Anak-anak sibuk latihan tarik tambang, dan para bapak riuh menyiapkan panggung musik untuk malam puncak. Tujuh belas Agustus selalu membawa aroma yang sama: bau cat baru di pagar warga, wangi minyak goreng dari dapur perlombaan, dan gelak tawa yang membuncah. Namun, di balik keriuhan perayaan saban tahun ini, ada pertanyaan menggelitik yang selalu hinggap: apakah kita benar-benar sedang merayakan kemerdekaan, atau sekadar beristirahat sejenak dari kenyataan hidup yang makin menghimpit?
Perayaan kemerdekaan kita kerap mirip dengan lomba balap karung. Kita melompat-lompat antusias, bersorak girang, tetapi kaki kita sebenarnya terikat erat. Di tingkat akar rumput, rakyat berjuang menembus sengitnya kompetisi ekonomi global yang serba tak pasti. Kita bersuara lantang menyuarakan kedaulatan, tetapi ekonomi harian kita masih dibayang-bayangi ketimpangan sosial dan tumpukan utang yang kian menjulang.
Fenomena perayaan yang meriah di tengah penderitaan rakyat ini pernah dipotret dengan sangat tajam oleh Pramoedya Ananta Toer dalam Bumi Manusia (Jakarta, Hasta Mitra, 1980, 120), di mana simbol-simbol lahiriah sering kali dipakai untuk menutupi ketidakberdayaan yang riil. Kita bangga dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang dipamerkan di panggung politik, tetapi lupa menanyakan siapa yang sebenarnya menikmati buah kemerdekaan itu. Kebijakan publik kerap melompat-lompat tanpa arah yang jelas, serupa peserta balap karung yang terjatuh lalu bangkit lagi hanya untuk tersandung di garis akhir.
Para pemikir dunia sebenarnya sudah lama mengingatkan bahaya keretakan antara janji kemerdekaan dan realitas sosial. Benedict Anderson dalam karya klasiknya Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism (London, Verso, 1983, 45) menegaskan bahwa bangsa adalah sebuah komunitas terbayang yang disatukan oleh rasa kepemilikan bersama. Pertanyaannya, apakah rasa kepemilikan itu masih dirasakan sama oleh rakyat kecil yang digusur atas nama pembangunan?
Kondisi ini mempertegas apa yang disebut oleh Hannah Arendt dalam The Human Condition (Chicago, University of Chicago Press, 1958, 78) sebagai hilangnya ruang publik yang otentik untuk menyampaikan aspirasi warga. Bahkan jika kita menengok pemikiran kritis ala Jürgen Habermas dalam Strukturwandel der Öffentlichkeit (Neuwied, Hermann Luchterhand Verlag, 1962, 112), kebebasan berpendapat kerap tergeser oleh oligarki dan kapitalisme media. Bahkan dalam tradisi pemikiran Islam, Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah (Bairut, Dar al-Fikr, 1988, 145) jauh-jauh hari mengingatkan bahwa kekuatan suatu bangsa (‘ashabiyah) akan rapuh jika keadilan ekonomi diabaikan dan ketimpangan dibiarkan merajalela.
Merdeka hari ini tidak boleh lagi berhenti pada seremonial potong tumpeng dan lomba makan kerupuk. Merdeka yang sejati adalah ketika anak petani di pelosok mendapat pendidikan selayak anak pejabat di ibu kota, buruh tak cemas memikirkan isi piring esok hari, dan hukum tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas.
Tujuh belas Agustusan adalah momen untuk berkaca. Jangan sampai kita terus-terusan bersorak di lapangan, sementara karung ketidakadilan masih mengikat kaki kita rapat-rapat.***
Penulis adalah:
– Kandidat Doktor di Pascasarjana S3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
– Dosen STAI Yogyakarta,
– Pengasuh Pesantren Latifah Mubarokiyah Bantul,
– Ketua Yayasan Majma’ Bahrain Internasional,
– Ketua Harian Paguyuban Keluarga Pasir se-Dunia (PKPD),
– Penasihat Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN).
