Politik

LKPJ Disorda Dan Koni Jabar Kacau

Bandung BEDAnews.com

DPRD meminta Disorda dan KONI jabar untuk memperbaiki dan melengkapi data LKPJ Gubernur Jabar 2014, karena DPRD menilai dalam laporan yang berikan  Angka pencapaian dengan perencanaan dan realisasi di lapangan tidak sesuai dengan yang di laporkan.

Penilaian dan permintaan itu disampaikan Pimpinan Komisi V dalam rapat pembahasan LKPJ gubernur TA 2014 dengan Dinas Olah Raga dan Pemuda (Disorda) dan KONI Jabar di ruang Kerja Komisi V DPRD Jabar .

Dikatakan “Laporan yang dijelaskan Disorda dan KONI tidak menyeluruh. Pasalnya, laporan tersebut berbeda dengan temuan DPRD di lapangan.”

DPRD menilai kekacauan dalam pengelolaan dan penyusunan laporan serta tidak berjalannya koordinasi yang baik antar pihak terkait, beberapa  pencapaian program Koni  selama tahun anggaran 2014 dinilai banyak  kejanggalan dan tidak dijelaskan secara lengkap, sehingga  dikhawatirkan menimbulkan perbedaan persepsi dan rentan penyimpangan anggaran.

Rustandie, SH anggota Fraksi Restorasi Nurani Rakyat mempermasalahkan  persoalan anggaran yang menurutnya tidak sesuai dengan perencanaan di KONI Jabar.

Dikatakannya adanya pelaksanaan anggaran yang diluar akal untuk disusun dalam bentuk laporan, dalam kaitan pengadaan sentralisasi pelatihan atlet Jabar pada persiapan Pekan Olah Raga (PON) remaja tahun 2014 lalu, padahal, tenggat waktu pelaksanaan dengan anggaran yang dicairkan sangat sempit

Dijelaskannya, KONI bertanggung jawab sepenuhnya untuk pembinaan atlet maupun hal  yang berkaitan dengan keolahragaan. Namun untuk pembangunan infrastruktur  itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sekalipun KONI mendapatkan dana hibah dari pemerintah.

“Ini tidak sesuai dengan UU no.3 tahun 2005, yang mengatur  KONI hanya membantu pemerintah daerah untuk mengelola dan membina atlet berprestasi, bukan berarti mebangun fasilitas olahraga,” jelasnya

Karena itu, DPRD menilai kekacauan dalam pelaporan ini karena  tidak berjalannya koordinasi yang baik antar pihak terkait. Padahal untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, diperlukan transparansi dalam melaporkan kinerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).@herz

Baca Juga  Daddy : Rencana Pusat Selesaikan Tol Cisumdawu Masih Dalam Wacana

Tinggalkan Balasan

Back to top button
Close
Close