Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Irvan Amirullah, mengatakan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya mengandalkan pembangunan fisik.
“Selain pembangunan infrastruktur, diperlukan penguatan perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas masyarakat agar mampu beradaptasi terhadap risiko bencana. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan akan memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ujar Irvan.
Ia menjelaskan, FMNJP merupakan bentuk komitmen Pemerintah bersama Asian Development Bank (ADB) dalam memperkuat ketahanan kawasan Pantura terhadap risiko banjir.
Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur pengendali banjir, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan, kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.
