Cimahi, BEDAnews
Sedikitnya ada lima permasalahan hukum yang tak dapat diselesaikan secara musyawarah dan berujung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memuat tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha Negara.
Saat ini, ada lima permasalahan yang maju ke PTUN terkait perizinan. Permasalahan tersebut terjadi adanya perbedaan pendapat dan tidak bisa di musyawarahkan yang akhirnya di PTUN kan, ujar Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cimahi, Rudi Priadi, usai sosialisasi Peradilan Tata Usaha Negara (TUN), Kamis (27/12).
Rudi menyebutkan, lima permasalahan yang berujung di PTUN itu adalah kasus gugatan perdata yang awalnya terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu Perumahan Nanjung Regensi, kemudian juga Town House yang digugat rekan bisnisnya, perizinan, kemudian juga ada lagi Sarana Pelayanan Bahan Bakar Umum (SPBU) di Baros, serta ada juga SKK dengan PLN.
Dewasa ini masyarakat sudah banyak yang mengerti tentang hukum, baik perdata maupun pidana, masyarakat sudah tidak buta lagi, meski masih banyak yang belum begitu paham tentang hukum.
“Siapapun secara keseluruhan agar tidak gegabah dalam bertindak Khususnya bagi para PNS dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi, hendaknya berhati-hati dalam menjalankan tugasnya, agar tidak mendapat rintangan yang dapat mengganggu kinerja dan bermasalah dengan hukum,” kata Rudi pada Wartawan di Aula Gedung B Pemkot Cimahi.
Sementara, Kepala Seksi Datun Kejaksaan Negeri Cimahi, Didik Adiotomo mengatakan, pengaduan gugatan bisa dimohonkan oleh siapapapun kepada pengadilan, namun jika permohonan pada gugatan tersebut tidak berdasar, maka bisa dibatalkan. Sebenarnya jika pengaduan atau gugatan yang dilayangkan ke pengadilan, segala aspek penunjang pengaduannya cukup terpenuhi, maka aduan dan guatan bisa diproses.
”Keputusan Tata Usaha Negara, merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang bersifat konkret, individual, dan final, serta dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,” papar Didik.
Sedangkan Menurut Advokat Kuswara, pengajuan Gugatan melalui pengadilan Tata Usaha Negara dapat dilakukan secara langsung oleh orang perorang atau badan hukum perdata yang bersangkutan, atau dapat juga diwakili oleh kuasa hukum yang berprofesi sebagai Advokat.
“Gugatan yang akan berlangsung dalam berhukum acara tidak bisa diurus selain oleh Advokat resmi, jika kita punya sanak saudara yang mengerti hukum acara tetapi tidak punya legalisasi, maka sebaiknya bisa menjadi pembina secara pribadi saja,“ pungkasnya. (Bubun M)
