Bandung. BEDAnews.com
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat mempertanyakan keabsahan Aspek legalitas yuridis tandatangan Wakil Gubernur Jawa Barat Dedi Mizwar pada saat penandatangan kesepakatan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Jabar, pada sidang paripurna dengan materi persetujuan bersama P2APBD yang dihadiri Wakil Gubernur Jabar .
Anggota FPDI Perjuangan yang juga Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat H. Syamsul Bachri, SH. MBA. Menilai kesepakatan penandatanganan oleh Wakil Gubernur Jabar Dedy Mizwar masih menjadi persoalan karena telah keluar dari perintah UU.
“Karena UU itu selalu menyebut Gubernur dan tidak ada penjelasan dalam UU itu. Artinya ketika pasal UU itu tidak dijelaskan maka tafsirnya harus itu tidak boleh ada tafsir lain.” Tegas Syamsul.
Dan ketika UU juga pasalnya tidak dijelaskan, itu biasanya tidak ditindak lanjuiti dengan peraturan pemerintah, Peraturan Pemerintah itu dibuat dalam rangka mebuat tafsirnya menjadi satu.Ketika peraturan pemerintah juga masih menimbulkan multi tafsir maka dapat saja dibuat peraturan menteri. Tetapi dalam pasal itu selalu menyebut, Gubernur, Gubernur, Gubernur, tidak ada wakil Gubernur.
“Kemudian atas dasar surat kuasa yang ditandatangi, saya menghormati karena ada waktu yang harus pada saat itu ditandatangani.”Ujarnya
Syamsul lebih jauh mengungkapkan, Tetapi coba kita merujuk pada paripurna 17 April 2017. Paripurna itu dipimpin pa Irfan terkait laporan pansus IX dan X, wakil Gubernur juga yang hadir,
“Saya sudah protes, interupsi juga, saya keluar dari ruangan ini karena saya menganggap legalitas yuridisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan.” Katanya.
Alasannya waktu itu wakil gubernur dapat surat tugas plh, saya waktu itu tidak sampai ngotot untuk bisa disampaikan di forum yang terhormat ini, surat mandat atau surat tugas surat keputusan plh dari kemendagri untuk dibacakan. Karena itu kemudian menjadi kesepakatan dan kesepahaman kawan-kawan yang kemudian saya menyatakan keluar dari ruangan ini.
Ada dua hal yang berbeda, pada saat kemarin ditandatangani yang sama dilakukan gubernur dan wakil Gubernur harus ada surat kuasa, tetapi pada tanggal 17 April itu tidak ada surat kuasa atau surat apapun, saya mempertanyakan legalitas yang ada pada saat itu ditandatangi oleh Gubernur apa legalitas yuridisnya.
