Bandung BEDAnews.com
Untuk kebutuhan tahapan Pilgub Jabar dan Pilkada serentak 16 kabupaten/kota di Jabar pemerintah provinsi Jawa Barat telah menganggarkan dana sebesar Rp. 1,717 triliun. Dana dari APBD tersebut diperuntukan untuk penyelenggara Pemilu yaitu KPU Jabar dan Bawaslu Jabar, termasuk untuk pengamanan yaitu Polda Jabar dan Polda Metro Jata, Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya di 27 kab/kota.
Besarnya dana yang dibutuhkan untuk persiapan, pelaksanaan dan pasca pencoblosan Pilgub dan Pilkada, akan berdampak terhadap pengurangan biaya belanja pembangunan, termasuk sektor infrastruktur.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady kepada wartawan di DPRD Jabar, Jl. Diponegoro 27 Bandung.
“Untuk mengantisipasi, agar anggaran untuk sector infrastruktur tidak terlalu besar di pangkas, maka beberapa waktu lalu, Komisi IV DPRD Jabar telah melakukan rapat dengan seluruh mitra Komisi. Dalam rapat tersebut, kita minta, agar Dinas / OPD segera mungkin menyusun rencangan usulan program, baik untuk dimasukan dalam APBD Perubahan 2017 maupun APBD Murni 2018.” Ujar Daddy.
Sektor infrastruktur merupakan satu dari tiga skala prioritas dalam APBD setelah Sektor Pendidikan dan Kesehatan.
“Kita berharap, anggaran untuk infrastruktur jangan terlalu besar dipenggal karena ada beberapa PR yang harus dituntaskan yang membutuhkan dana cukup besar.”
PR besar tersebut, diantaranya, penataan kawasan dan akses menuju Geopark-Ciletuh, lanjutan pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi ( Fase III dan IV), pembangunan jalan Lingkar Garut, Cirebon, termasuk juga Cisumdawu yang sampai kini belum kelar juga.
“ Artinya PR masih banyak, , kita juga berharap, ada peningkatan bantuan dari DAU dan DAK dari pusat, sehingga Volume APBD Jabar juga bisa naik.”Ujarnya@
