PURWOKERTO, BEDAnews.com
Legalisir Kartu Keluarga (KK) yang dilakukan oleh Kepala Desa Rawalo dipermasalahkan, itu terjadi karena Kartu Keluarga tersebut di gunakan untuk pembuktian di Pengadilan Purwokerto.
Persoalan tersebut berawal dari tanah yang di sengketakan di Desa Rawalo RT 2 RW 7 Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas akan di jual oleh Mardiningsih, tapi dalam leter C tanah tersebut bukan hanya nama almarhum Mardiyem sebagai ibu kandungnya tetapi ada nama Marsinu yang tidak ada hubungan keluarga.
Selain itu didalam Foto Copy KK Mardiyem yang di legalisir pihak desa, juga tercantum nama Marsinu, hingga rencana penjualan tanah dan bangunan tersebut menemui jalan buntu karena tidak mendapatkan kesepakatan dari Marsinu.
Kemudian Mardiningsih melalui kuasa hukumnya M. Syamsudin, SH, M.Hum dan Rekan melaporkan Marsinu warga Desa Rawalo RT 2 RW 7 kecamatan Rawalo itu ke Polres Banyumas.
“Kami melaporkan Saudara Marsinu ke Polres Banyumas atas dasar karena di duga telah melanggar pasal 266 KUHP tentang pemalsuan surat,” kata Syamsudin, Senin (30/3/15) di Banyumas.
Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Marsinu menurut Syamsudin sangatlah beralasan, karena manggunakan foto copy Kartu Keluarga yang untuk pembuktian di pengadilan negeri Purwokerto yang di legalisir oleh kepala desa.
“Menurut kami, yang paling berhak melakukan legalisir Kartu Keluarga adalah dari pihak Dinas karena yang mengeluarkan KK itu Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil”, ujarnya.
Selain itu, tambahnya, yang menjadi persoalan berikutnya Marsinu dalam Foto Copy-an KK yang aslinya sudah hilang tersebut dalam status hubungan keluarga tercantum Famili lain.
“Kami juga mempersoalkan kalau saudara Marsinu adalah orang lain tetapi tercatat dalam KK itu sebagai famili lain, yang pada akhirnya berdampak merugikan ahli waris yang dalam hal ini klien kami saudari Mardiningsih anak sekaligus sebagai ahli waris dari pemilik KK almarhum Mardiyem, selain itu kasus ini sudah ada yurisprudensinya di Sulawesi Selatan terkait persoalan yang di lakukan Ketua KPK non aktif Abraham Samad”, jelasnya.
Tidak hanya itu, Mardiningsih melalui kuasa hukumnya juga melaporkan Ridwan kepala desa Rawalo dengan dugaan melanggar pasal 55 KUHP tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana.
Di konfimasi di kantornya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kartiman, SH, M.Hum., mengatakan, legalisir Kartu Keluarga oleh pihak desa tidak melanggar prosedur.
“Legasir Kartu Keluarga oleh pihak desa itu sah-sah saja dan tidak melanggar prosedur, hanya saja kurang kuat keberadaannya karena yang mengeluarkan KK adalah Dinas”, ujarnya.
Sementara tentang keberadaan famili lain dalam pencatatan di dalam Kartu Keluarga, menurut Kartiman tidak bermasalah sepanjang pemilik KK tidak merasa keberatan. (gus)
