Banyumas, BEDAnews.com
Dalam rangka percepatan legalisasi aset prona (proyek sertifikasi nasional agraria) tahun 2017 mendatang, kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas mendapat aset 12.500 bidang yang keseluruhannya dibiayai oleh BPN pusat dan diharapkan pemerintah propinsi dan daerah dapat memberikan bantuan ikut membiayai program sertifikasi tanah itu.
Kepala BPN Kabupaten Banyumas Ir. Agus Wiyono, MEng.Sc melalui Kasi Humas Bambang C Himawan SSi saat ditemui wartawan media ini kemarin mengungkapkan, 12.500 bidang tanah prona 2017 belum dialokasikan di kecamatan maupun di desa mana saja. “Masih dalam proses survey, pendataan dan pembahasan,” jelas Bambang.
Namun akan kita proses secepatnya hingga akhir tahun 2016 ini sudah dapat dipastikan lokasi desa dan kecamatan mana yang mendapat, jatah sertifikat prona 2017.
Senada dengan Kabupaten Banyumas, BPN kabupaten Purbalingga juga pada tahun 2017 mendatang menerima jatah sertifikasi tanah prona sebanyak 12.500 bidang yang akan dialokasikan di beberapa kecamatan / desa dari 20 Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Purbalingga. “Saat ini masih dalam proses survey dan pendataan desa-desa maupun kecamatan mana saja yang akan mendapat bagian program sertifikasi tanah yang diberikan secara gratis ini,” jelas Kasi Humas Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga, Supriyanto, SE kepada wartawan.
Diperoleh keterangan, sasaran untuk dapat mencapai program percepatan sosialisasi prona agar bisa lancar satu desa dapat teralisasi penuh. Perlu strategi/kiat antara lain dengan mencari lokasi/daerah yang terdekat dan mudah topografinya untuk memudahkan pekerjaan lapangan serta mudah untuk melakukan kordinasi dengan para personel / petugas terkait di lapangan.
“Diharapkan setelah disertifikasikan satu desa itu nantinya full penuh sertifikat, katanya,” ujar Kasi Humas BPN Banyumas Bambang C Himawan, SSi menutup penjelasannya. (Widoyo) Teks foto Ir. Agus Wiyono M Eng Sc.
