Jakarta, BEDAnews.com
Bertempat di ruang Training kedeputian penginderaan jauh Lapan, Pekayon, Jakarta Timur, Rabu (25/2), Lapan bekerja sama dengan Airbus Defence and Space menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) mengenai pemanfaatan satelit penginderaan jauh beresolusi tinggi untuk kebutuhan pertanian, kehutanan, maritim, pemetaan dan mitigasi bencana.
Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan, Dedi Irawadi, mengatakan bahwa, Lapan memiliki data penginderaan jauh beresolusi tinggi yang diterima oleh stasiun bumi. Data tersebut dapat dengan mudah diberikan ke institusi pemerintah. “Pihaknya berharap, data-data penginderaan jauh ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan instansi tersebut,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, data penginderaan jauh akan sangat bermanfaat bagi instansi yang berkaitan dengan pertanian. Misalnya, untuk memantau pertumbuhan padi mulai dari fase tanam hingga fase panen. Selain itu, data tersebut juga untuk memetakan keberadaan dan luas sawah serta kebutuhan irigasi di wilayah Indonesia. Dengan demikian, data penginderaan jauh beresolusi tinggi tersebut dapat mempermudah dan mempercepat pengumpulan data bagi kebutuhan pertanian.
Dedi melanjutkan, di bidang kehutanan, data penginderaan jauh beresolusi tinggi berperan penting. Menurut ia, tidak ada satu wahana atau alat yang mampu memantau Indonesia secara berulang dari tahun ke tahun kecuali satelit. Karena sifatnya yang dapat memantau secara berulang, satelit dapat memberikan rekaman historis suatu wilayah. Hal ini tentunya akan sangat membantu dalam mendeteksi adanya deforestasi karena perubahan lahan atau hutan dapat terpantau.
Kebutuhan data penginderaan jauh beresolusi tinggi ini semakin meningkat untuk keperluan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dedi menjelaskan, untuk menyusun rencana tata ruang tersebut, diperlukan peta beresolusi sangat tinggi hingga 1:5000. “Cara yang paling cepat untuk menyediakan peta tersebut yaitu dengan pemetaan melalui satelit,” ujarnya.
Mitigasi bencana juga tidak lepas dari kebutuhan data penginderaan jauh. Dedi mencontohkan, ketika terjadi longsor di Banjarnegara, data satelit dapat memberikan gambaran kondisi lingkungan yang terkena bencana secara cepat. Hal ini kemudian membantu pihak berwenang dalam penanganan bencana alam.
Data penginderaan jauh beresolusi tinggi tersebut disediakan Lapan dalam upaya melaksanakan Undang-undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan. Dalam undang-undang tersebut, Lapan memiliki tugas untuk menyediakan data penginderaan jauh bagi seluruh instansi pemerintah.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai instansi terkait pemanfaatan data satelit penginderaan jauh seperti BIG, Kementerian Pertanian, BPPT, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Nasional penanggulangan Bencana, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (MR/Hms)
