Untuk menutup kekurangan tersebut, DKI menyiapkan beberapa langkah seperti penerbitan obligasi daerah, pembentukan Jakarta Collaboration Fund (JCF) dan optimalisasi peran BUMD dalam mengelola potensi dana pemerintah pusat. Selain itu, kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran juga dilakukan tanpa mengganggu program-program strategis dan prioritas masyarakat.
Secara keseluruhan, langkah Gubernur Pramono menunjukkan kepemimpinan yang elegan, visioner, dan adaptif dalam menghadapi tekanan fiskal. Strategi ini menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan hukum, efisiensi anggaran dan keberlanjutan pelayanan publik. Jika dijalankan dengan pengawasan yang kuat dan integritas tinggi, kebijakan ini berpotensi menjadi model inovasi fiskal baru bagi Jakarta tanpa mengorbankan program prioritas rakyat. ***
