Label “Presiden Soeharto KKN” menjadi terlalu simplistik dan tidak akurat. Meskipun rezim Orba tidak bebas dari praktik korupsi. Bukti empiris menunjukkan dampak KKN dapat dikendalikan pada era Orba. Negara tetap mampu tumbuh secara konsisten. Kesenjangan sosial relatif lebih terkendali.
Ditambah konteks politik 1998 dan pasca-Orba, tudingan KKN terhadap Soeharto lebih banyak berfungsi sebagai alat politik daripada refleksi obyektif. Penilaian sejarah dan praktik korupsi seharusnya berbasis data. Bukan semata persepsi atau hingar-bingar penangkapan koruptor.
Rezim Orba sejak awal komitmen untuk konsisten memberantas korupsi. Tanggal 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto menyampaikan pidato: pemerintahannya akan membasmi korupsi hingga akar. Dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) melalui Keputusan Presiden No. 228 Tahun 1967.
