Menurut teori birokrasi publik (Weber, 1922), sistem tertutup dengan pengawasan internal yang disiplin, meski tidak transparan, dapat lebih efektif menekan kebocoran modal. Dibanding sistem demokratis terbuka. Fakta ini menunjukkan Orba relatif lebih mampu menekan praktik KKN.
Jika dianalisis, tudingan *“Presiden Soeharto KKN”* lebih bersifat politis daripada realitas faktual. Selama krisis ekonomi dan politik 1998, isu KKN dijadikan katalisator menjatuhkan Presiden Soeharto. Tuduhan ini tampak benar kala itu. Menjadi bersifat politis ketika dibandingkan dengan era reformasi.
Setelah Soeharto lengser, isu KKN Orba lebih difungsikan sebagai alat pelarian dari kegagalan kebijakan pemerintah pasca-Orba. Menuding Orba KKN menjadi cara efektif untuk melarikan diri dari kritik terhadap kebijakan pembangunan yang tidak optimal atau masalah birokrasi.
