Jakarta – bedanews.com – Dukungan terhadap pengesahan KUHP nasional terus mengemuka dari berbagai kalangan. KUHP dinilai sebagai perwujudan reformasi hukum pidana nasional, setelah sekian lama Indonesia menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda.
Pada kesempatan ini, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ediwarman, S.H, M.Hum menyampaikan bahwa, pembaruan KUHP nasional yang baru merupakan karya agung dari masyarakat. KUHP nasional merupakan produk bangsa kita sendiri yang berdasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila.
“KUHP yang lama masih merupakan produk kolonial Belanda yang sifatnya kapitalis dan liberalisme yang mana tidak sesuai dengan konsep yang ada pada UUD 1945,” kata Ediwarman saat menyampaikan testimoni terkait pengesahan KUHP pada Rabu (21/12/2022).
