HeadlineHukum

Kuasa Hukum Toto Minta KPK Hadiri Sidang Lanjutan Gugatan Praperadilan

Jakarta, BEDAnews.com – Sidang perdana gugatan praperadilan atas penetapan sebagai tersangka Bartholomeus Toto (BTO) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), digelar Senin (16/12/2019) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel).

Namun sidang perdana yang beragendakan pembacaan permohonan praperadilan ini tidak dihadiri pihak termohon yakni KPK. KPK hanya mengirim surat ke PN Jaksel meminta penundaan sidang selama empat minggu.

Menanggapi hal tersebut, Kuasa hukum Toto, Ahmad Masyhud mengaku keberatan jika sidang ditunda selama empat pekan. Ia meminta agar sidang dilanjutkan kembali pada 6 Januari 2020.

Atas sejumlah pertimbangan, Hakim tunggal PN Jaksel, Sudjarwanto, yang mengadili perkara ini memutuskan sidang ditunda hingga 6 Januari 2020. 

“Sidang ditunda Hari Senin tanggal 6 Januari 2020 karena termohon tidak hadir,” kata Humas PN Jaksel, Achmad Guntur saat dikonfirmasi.

Kuasa hukum Toto, Masyhud meminta agar pihak KPK dapat hadir pada 6 Januari 2020, nanti. Ia juga berharap agar hakim dapat bersikap objektif dalam mengadili dan memutuskan permohonan praperadilan ini.

“Kita hormati proses hukum ini, apapun yang terjadi kita tetap pada rulesnya. Karena ini upaya hukum yang kita jalani untuk hak dan kewajiban klien kami. Harapan kami, hakim objektif dalam menilai perkara ini dengan dalil-dalil yang kita sampaikan,” kata Masyhud dikonfirmasi terpisah.

Bartholomeus Toto melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan praperadilan ke PN Jaksel terkait statusnya sebagai  tersangka kasus dugaan suap pengurusan perizinan proyek Meikarta oleh KPK.

Permohonan praperadilan Toto terdaftar pada Rabu, 27 September 2019, dengan nomor perkara 151/Pid.Pra/2019/PN JKT.SEL. Dalam petitum permohonan, Toto selaku pemohon meminta KPK menghentikan dan membatalkan demi hukum penetapan tersangka kepada dirinya. 

Hal itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Sprin.Dik/67/DIK.00/01/07/2019 tanggal 10 Juli 2019, atas Dasar Laporan Pengembangan Penyidikan Nomor: LPP/08/DIK.02.01/23/06/2019 tanggal 24 Juni 2019.

Dalam persidangan sebelumnya Toto menyangkal seluruh sangkaan KPK terkait adanya uang Rp10 miliar dari dirinya dan Lippo Cikarang untuk mengurus perizinan proyek Meikarta. Ia menganggap penetapan tersangkanya oleh KPK tak cukup alat bukti

“Kasus saya ini kan bukan OTT, tidak ada uang sama sekali yang diambil dari saya, tidak ada bukti sama sekali bahwa ada uang keluar Rp10 miliar dari Lippo Cikarang,” kata Toto usai diperiksa KPK sebagai tersangka, Kamis, 12 Desember 2019.

Selain itu, Toto juga menyatakan bahwa tindakan KPK yang menetapkan dirinya sebagai tersangka tidak sah dan batal demi hukum. Toto dalam gugatannya juga meminta agar segera dibebaskan dari tahanan.@rili her

Selanjutnya

Related Articles

Back to top button
Close