Berdasarkan PP No 41/2007 tentang organisasi pemerintah daerah, tidak ditemukan staf khusus. "Untuk persamaan eselon ditetapkan MenPAN seperti eselon 2," tandasnya.
Tentunya, bila melanggar sumpah jabatan, sanksinya sesuai pasal 7 dan 8 ayat 2c, maka LSM yang keberatan dapat mengajukan gugatan yudicial review terhadap Pergub No.188.44/0110/KUM/2016.
Gerindo juga mempersilahkan kepada DPRD KALSEL selaku Partner dan pengawas jalannya pemerintahan daerah untuk menilai dan menganalisa kembali Pergub tersebut .Memberikan saran / input agar sebaiknya fungsi dan kinerja staf ahli dimaksimalkan untuk mendukung percepatan pembangunan. (MN)













