“Belum lagi akan menambah kos lebih karena harus menggunakan jasa troly. Jika walikota bilang distribusi ini masih bisa diberikan solusi ketika saya melihat DED (detail engineering design) justru sulit akses untuk melakukan distribusi, karena ada bagian-bagian dari penataan yang bisa menghalangi,” tegasnya.
Kemudian lanjut Adriana, proyek ini sama sekali tidak mengakomodir kepentingan PKL, dan mengubur lapak tukang parkir yang menggantungkan hidupnya disana, belum lagi pendataan dan realokasi atau solusi belum jelas arahnya. Sekarang saja diwaktu pengerjaan omset PKL atau tukang parkir sudah terganggu.
“Artinya dengan berjalannya aktifitas pengerjaan proyek ini mereka akan merugi, padahal setelah kita tanya, mereka rutin membayar pajak dan retribus. Hemat saya minimal diwaktu pengerjaan ini walikota bisa memikirkan kompensasi dan bertanggungjawab atas kerugian mereka, karena hanya darisanalah mereka bisa makan dan menggantungkan hidupnya,” papar Ardiana.
