Bandung, BEDAnews
Ada yang istimewa dalam pembahasan anggaran APBD Perubahan yang Kamis (9/8) mulai dibahas di komisi-komisi DPRD Jabar, karena dalam pembahasan anggaran perubahan APBD TA 2012 kali ini, DPRD Jabar “ditemani” Badan Pemeriksa keuangan dan Pembangunan (BPK) dan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Beberapa orang staf BPKP nampak sudah ada di DPRD Jabar sejak hari penyerahan KUA PPAS oleh Gubernur. Keberadaan Staf BPKP dan KPK ditugaskan untuk mengawasi proses pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jabar.
Komisi-komisi di DPRD Jabar saat ini tengah membahas anggaran dengan mitra kerja garapan masing-masing Komisi. Komisi A nampak melakukan rapat kerja dengan Dinas komunikasi dan informasi, Badan kesatuan bangsa perlindungan masyarakat dan politik, Badan Kepegawaian Daerah, Sekretariat DPRD Jabar.
Di Komisi B, rapat membahas tentang beberapa hal di sektor ekonomi seperti masalah penyaluran Kredit Cinta Rakyat. Sementara di Komisi E, pembahasan anggaran dengan Dinas pemuda dan olah raga Jabar, Dinas Pendidikan, dan Dinas kesehatan.
Menanggapi adanya pantauan dari badan auditor pemerintah tersebut, Ketua Komisi B Selly A Gantina menuturkan, kehadiran anggota KPK dan BPKP bidang pencegahan itu, memberi semangat positif dalam pembahasan anggaran.
"Dengan kehadiran teman-teman dari KPK dan BPKP ini, bisa memberi masukan atau saran dalam pengelolaan anggaran agar kita tidak salah. Karena sangat mungkin terjadi, dalam penyusunan anggaran ada kesalahan penempatan pos anggaran atau redaksional yang berpotensi menyalahi aturan," ujar anggota FPDI Perjuangan ini. (Hermanto)
