“Saya rasa Perusahan BUMN pemengang HGU yang ada di Sukabumi telah merugikan negara dan masyarakat sekitar, karena mereka tidak membanyar pajak HGU dari tahun 2010 sampai sekarang dan juga ijin disversifukasi tanaman dari lohon teh ke pohon karet sampai ke pohon sawit tidak ada ijin,” ujarnya.
Artinya, kegiatan penanaman ilegal massa perusahaan negara memberi contoh tidak baik di tengah keadaan negara yang membutuhkan sumber pendapatan negara yang bertambah. Ini malah BUMN/PTPN tidak banyar pajak, ironis. Sementara kita masyarakat menunggu negara hadir untuk merealisasikan reforma agraria demi meningkatkan perekonomian masyarakat dan menumbuhan kemandirian dengan memberikan hak atas tanha yang sudah mereka tempati selama puluhan tahun dari generasi ke generasi.
