Jika dasar perizinannya belum lengkap, maka kegiatan operasional harus dihentikan terlebih dahulu.
KORSA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal investigasi ini secara transparan. “Jangan sampai kekayaan alam Sukabumi dikeruk, tetapi aturan ditabrak dan masyarakat hanya ditinggali jalan yang rusak, alam yang rusak bencana yang memerlukan biaya besar buat membangun dan memperbaiki kembali, himbauan agar DPRD serius dalam mengawal aturan yang di langgar oleh perusaan Pemengang HGU baik BUMN/PTPN atau swasta. Ingat masyarakat yang memilih wakil rakyat dan pemimpin di pemerintahan belom hidup sejahtera, bahkan banyak yang menempati lahan garapan yang belom punya hak atas tanah, di mana negara dan para pemimpin bangsa ini, amanat UUD 1945 tidak di jalankan lebih baik kalian turun dan memundurkan diri kalau tidak bisa memberi kesejahteraan bagi masyarakat yang tiap 5 tahun selalu ikut pemilu dan memilih wakilnya,” pungkasnya. (Lys/Agus Teguh).
