Selain itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iwan Suryawan menambahkan, meskipun kebijakan politik luar negeri berada di tingkat pusat, pihaknya tetap membuka ruang untuk kerja sama dalam isu-isu kemanusiaan.
“Kami minim informasi tentang Uyghur. Harapannya, kunjungan ini dapat memberikan wawasan yang lebih kredibel dan membuka peluang kerja sama yang bermanfaat,” tambah Iwan Suryawan
Sementara itu, delegasi dari IUETO Nur Muhammad juga menyoroti keberadaan kamp pendidikan yang mereka sebut sebagai tempat dokrinisasi bagi anak-anak dan remaja muslim Uyghur. Dalam kamp tersebut, para pemuda didoktrin untuk meninggalkan ajaran Islam dan menjalani gaya hidup yang dikendalikan oleh pemerintah Tiongkok.
“Thiongkok menyebarkan narasi yang tidak sesuai fakta, seolah-olah komunitas Uyghur diperlakukan dengan baik. Namun kenyataannya, ada laporan kredibel dari lembaga internasional yang mengungkap terjadinya pelanggaran HAM, bahkan eksekusi tanpa proses hukum,” ungkap Nur Muhammad dalam pertemuan tersebut.













