Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono menegaskan terkait sikap politik luar negeri Indonesia adalah kewenangan pemerintah pusat. Bukan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Namun demikian pihaknya sangat mendukung perjuangan dari IUETO khususnya komunitas Uyghur. Terlebih dalam hal ini adalah bicara masalah kemanusian, kebebasan beragama dan lain sebagainya.
Pihaknya berharap IUETO harus melakukan komunikasi juga dengan lembaga organisasi Islam di Indonesia, khususnya dengan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah pusat akan mengkaji dan tahu apa yang harus dilakukan.
“Mudah-Mudahan Jawa Barat dan Instanbul menjadi sister city, bisa bekerjasama dari sisi ekonomi dan sebagainya,” jelas Ono Surono, Kota Bandung, Kamis (6/2/2025)













