Sukabumi, BEDAnews.com
Setelah resmi diberlakukan Undang-undang (UU) No 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, sosialisasi gencar dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun di daerah, termasuk di Kota Sukabumi, Walikota Sukabumi H. Mohamad Muraz, SH, MM resmi membuka Sosialisasi Amnesti Pajak diwilayah kerja Kantor Pajak Pratama Kota Sukabumi, bertempat di Hotel Horison Kota Sukabumi, Rabu (10/8).
Dalam sambutannya Walikota mengatakan bahwa, keberlangsungan pembangunan negara sangatlah ditentukan oleh pajak yang dibayarkan warga negara/wajib pajak sebagaimana tercantum dalam APBN.
Tahun anggaran 2016 sekitar 85% bersumber dari pajak (1.546 Trilyun). Menurut perhitungan Kementerian Keuangan ternyata wajib pajak kita hanya sekitar 27 juta dari jumlah penduduk indonesia sebanyak 240 juta (9%) dan apabila kita sanggup menaikkan wajib pajak sampai 50 juta orang tentunya akan berdampak secara signifikan bagi pembangunan bangsa karena akan memiliki anggaran dan celah fiskal yang lebih besar untuk membiayai peningkatan derajat pendidikan,kesehatan, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.
Disisi lain ternyata banyak juga keuangan WNI yang disimpan di negara lain, padahal sangat dibutuhkan untuk investasi dan menggerakkan roda pembangunan. Dalam konteks inilah kebijakan pengampunan pajak oleh pemerintah digulirkan dan mempunyai dua target strategis. Pertama, pemerintah mengajak seluruh warga negara untuk mendeklarasikan besaran pendapatan serta kepemilikan aset secara jujur. Kedua, mendorong agar dana dana yang tersimpan diluar negeri dapat ditarik kembali ke dalam negeri.













