JAKARTA || Bedanews.com – Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah mendorong Pemerintah Kabupaten Blitar memperkuat sinkronisasi prioritas pembangunan dan anggaran 2027 berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Hal itu disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya, Rendy Jaya Laksamana, mewakili Direktur PEIPD, Iwan Kurniawan, saat menjadi pembicara pada High Level Learning Perencanaan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2026 di Hotel Orchardz Jayakarta, beberapa waktu lalu.
Kegiatan yang digelar atas undangan Pemkab Blitar bersama Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah FEB Universitas Brawijaya itu dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda/Bappedalitbang, serta para Kepala Badan dan dinas.
Pada paparannya, Rendy menekankan pentingnya keselarasan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran daerah dengan prioritas nasional, termasuk Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN).













