“Perencanaan tidak cukup berhenti pada dokumen dan penetapan anggaran, tetapi harus memastikan setiap rupiah belanja daerah memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” jelas Rendy, dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (16/11/2026)
Melalui SIPD, lanjut Rendy, pemerintah daerah didorong memperkuat keterpaduan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi, sekaligus meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas pengambilan keputusan berbasis data realisasi keuangan dan capaian kinerja.
“Pengendalian dan evaluasi berkala juga dinilai penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara target dan hasil agar perbaikan dapat dilakukan tepat waktu. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari kinerja dan dampak yang dirasakan masyarakat,” imbuh Rendy.













