Jakarta, BEDAnews.com
Anggota Komisi VI DPR, Rieke Diah Pitaloka, mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan agar mengaudit semua perusahaan terutama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengenai keikutsertaan karyawan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
“Audit dan perusahaan-perusahaan yang bandel harus diberi sanksi sebagaimana diatur dalam undang-undang (uu),” kata Rieke dalam diskusi publik dengan tema”Penguatan Jaminan Sosial dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak” di Jakarta, Rabu (1/3).
Tampil sebagai pembicara lain dalam acara itu adalah pakar jaminan sosial dari UI, Hambilah Tabrany, Direktur Kepersertaan dan Hubungan Antarlembaga BPJS Ketenagakerjaan, Ilyas Lubis, Direktur Jaminan Sosial, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos, Kemnaker, Wahyu Widodo.
Menurut Rieke, kalau BPJS Ketenagakerjaan dikelola dengan benar, dimana semua pekerja menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan, maka Indonesia tidak akan kekurangan uang, dimana harus mengemis ke negara lain. “BPJS Ketenagakerjaan ini harus dikelola dengan benar. Potensinya luar biasa,” kata dia.
Rieke juga mendorong serikat pekerja (SP) dan serikat buruh (SB) agar ikut menekan perusahaan yang bandel, dimana tidak mengikutkan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
Sebagaimana diketahui, BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).
Dengan UU BPJS ini dibentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
Siapa saja peserta BPJS ? Pasal 1 angka 4 UU BPJS berbunyi: “Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.”
Mengenai kepesertaan karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan, Pasal 15 ayat (1) UU BPJS telah mengatur: “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.”
Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (PP 86/2013): “Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib: a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya; dan b. memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar".
Sanksi Pemberi Kerja yang Melanggar Kewajiban Mendaftarkan Karyawannya sebagai Peserta BPJS. Adapun sanksi jika perusahaan selain penyelenggara negara tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS adalah sanksi administratif, yakni (a) teguran tertulis dilakukan oleh BPJS, (b) denda dan atau dilakukan oleh BPJS, (c) tidak mendapat pelayanan publik tertentu, dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
Sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenai kepada pemberi kerja, selain Penyelenggara Negara meliputi (a) perizinan terkait usaha, (b) izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, (c) izin memperkerjakan tenaga kerja asing, (d) izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau (e) Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (Aris)
