Secara normatif Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat sudah memahami keluhan para guru honorer dan tenaga kependidikan terkait dengan regulasi PPPK dan evaluasi hasil pengumuman hasil tes PPPK guru tahun 2021.
Politisi Partai Gerindra ini menyebut, yang pertama harus di lakukan saat ini adalah perbaikan data dari pada guru honorer.
Bobihoe menekankan bahwa Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus memformulasikan dan memberikan semacam masukan kepada pihak-pihak terkait.
“Kami minta kepada disdik dan BKD akan melakukan evaluasi terhadap kendala yang ada pada proses tahapan penerimaan guru P3K,” ycap Haris.
Dirinya juga mengapresiasi langkah yang ditempuh para guru honorer dan tenaga kependidikan selama ini. Pihaknya siap mengawal tuntutan tersebut ke pemerintah pusat.
