“PR (Pekerjaan Rumah) Jabar masih panjang, dari ketaatan untuk ikut serta saja tidak 100 persen hanya 60 persen. Buat teguran kepada mereka, karena harus mengikuti undang – undang yaitu memberikan transparasi informasi publik,” jelasnya.
Atas hal tersebut, Emil berharap bisa mencapai 100 persen dalam keterbukaan informasi yang transparan di wilayah Jawa Barat.
“Kami 2021 memberikan target kepada KI (Komisi Informasi) yang mengikuti harus 100 persen, tidak ada alasan. Bagi mereka yang tidak ikut, kira-kira diberikan teguran dan sanksinya. Ini menunjukan kita menjadikan dimensi pembangunan setransparan mungkin,” tuturnya.
Sedangkan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Ijang Faisal mengungkapkan, pada tahun 2013 Komisi Informasi Jabar secara rutin mengevaluasi keterbukaan informasi pemerintah kabupaten kota juga badan publik lain di Jabar.
