“Kondisi tersebut dikhawatirkan akan melumpuhkan operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan apabila tidak segera dipulihkan,” ujarnya.
Selain itu, Komisi III juga menilai pemangkasan anggaran Dinas Perhubungan hingga sepertiga berpotensi menghambat upaya menurunkan tingkat kemacetan serta meningkatkan penggunaan angkutan umum di Kota Bandung.
“Pelaksanaan proyek Bus Rapid Transit (BRT) juga dinilai memiliki tantangan tersendiri, termasuk potensi konflik sosial terkait kompensasi sewa kios dan pedagang kaki lima yang terdampak proyek,” katanya.
Di sektor teknologi informasi, Komisi III menilai kebutuhan anggaran Diskominfo untuk menjaga keamanan sistem pemerintahan digital harus menjadi perhatian.
“Tambahan anggaran sebesar Rp6,6 miliar dibutuhkan untuk pengadaan CCTV, lisensi firewall, serta sewa Data Center guna mengantisipasi ancaman serangan siber terhadap data Pemerintah Kota Bandung,” katanya.
