Selain itu, perrmasalahan penggajian P3K paruh waktu yang dibebankan ke pemerintah daerah juga ikut dikeluhkan beberapa kepala daerah di Sumatera Selatan. Begitu pun dengan adanya kasus ketidaksesuaian data, antara data yang ada di BKN (badan kepegawaian negara) dengan data di BKD (badan kepegawaian Daerah) juga menjadi permasalahan yang dikeluhkannya.
“Semua persoalan tersebut akan kami sampaikan dan bahas bersama Pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri, BKN dan instansi terkait lainnya” tegasnya. (Ayu).
Page 3 of 3
