“Soal BRT juga, bagaimana Dinas Perhubungan Kota Cirebon ini belajar ke kota lain yang telah maju lah mengaktifkan BRT, misalkan contoh Trans Semarang. Bagaimana Trans Semarang ini bisa bertahan sampai hari ini, ya kan?” tambah Agung.
Rapat kerja juga mengagendakan pengelolaan lalu lintas melalui sistem lampu merah atau APILL. Komisi I meminta Dishub segera memetakan titik-titik persimpangan yang memiliki kerawanan tinggi guna menekan angka kecelakaan.
“Soal APILL juga bagaimana kemudian beberapa titik-titik lampu merah mulai dipetakan potensi rawan kecelakaan, terus kemudian soal waktu, crossing jalan, dan lain sebagainya,” jelas Agung.
Pihak legislatif menyerahkan sepenuhnya teknis pelaksanaan di lapangan kepada Dishub. Namun, mereka memberikan catatan agar setiap perubahan atau penyesuaian sistem lalu lintas tidak merugikan masyarakat luas.
