Lebih lanjut, Toton menyampaikan gagasan strategis untuk mengintegrasikan layanan P4GN ke dalam Posbankum yang dimiliki oleh Kementerian Hukum, sebagai upaya mendekatkan layanan kepada masyarakat hingga tingkat desa.
“Fasilitator P4GN di setiap Posbankum nantinya akan memberikan informasi terkait layanan P4GN, menyediakan informasi Call Center 184 untuk pelaporan masyarakat (lapor dumas), serta memberikan layanan informasi dan konsultasi hukum terkait narkotika. Dengan demikian, dampak yang dirasakan masyarakat akan lebih nyata dan langsung,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah, Heni Susila Wardoyo, S.H, M.H, menyampaikan bahwa, masyarakat mengharapkan peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat ditekan secara optimal. Ia juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada BNN atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini.
