Kepala BNNP Jawa Tengah, Toton Rasyid, S.H, M.H, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa, sebagai pejabat baru di lingkungan BNNP Jawa Tengah, dirinya “kulonuwun” sekaligus memohon dukungan, sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kanwil Kementerian Hukum Jawa Tengah.
Dalam audiensi tersebut, juga dibahas dinamika hukum terkini, termasuk KUHAP baru serta potensi celah yang perlu diantisipasi dalam penanganan perkara narkotika. Ia menegaskan bahwa, tindak pidana narkotika sebagai kejahatan khusus semestinya mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem peradilan.
Toton juga menegaskan bahwa, sesuai arahan Kepala BNN RI, dalam rangka meningkatkan aksesibilitas layanan P4GN, BNN terus mendorong inovasi layanan hingga tingkat desa melalui pembentukan fasilitator P4GN. “Kehadiran fasilitator ini diharapkan mampu memberikan layanan informasi, konsultasi, serta akses pelaporan terkait narkotika secara lebih dekat dan efektif kepada masyarakat. Hal ini akan diperkuat melalui kerja sama dengan Kementerian Hukum Jawa Tengah yang telah memiliki 8.563 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh desa/kelurahan di Jawa Tengah,” harapnya.
