BANDUNG : Kisruh berkepanjangan kepengurusan di tubuh partai Hati Nurani Rayat (Hanura) Kota Bandung belum juga usai, hingga DPP Partai Hanura turun tangan. Guna mencari penyelesaian atas konflik yang berlarut-larut tersebut, Partai yang kini di Nakodai Oesman Sapta Odang (OSO) itu, memanggil para ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Hanura Kota Bandung periode 2010-2015.
“Kami ketua-ketua PAC Partai Hanura Kota Bandung, diminta untuk hadir Selasa (14/3/2017) ini memenuhi panggilan persidangan di Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura di Jakarta,” ungkap Nandhi, salah seorang ketua PAC Partai Hanura Kota Bandung didampingi ketua PAC lainnya, Ateng, Dadang dan Haris, saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa pagi (14/3/2017) di Bandung.
Selain para ketua PAC Partai Hanura Kota Bandung, pengurus DPC Partai Hanura Kota Bandung periode 2010 – 2015 juga diminta hadir memenuhi panggilan persidangan di Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura di Jakarta dengan agenda yang sama.
“Beberapa pengurus DPC Partai Hanura Kota Bandung periode 2010 – 2015 menyatakan kesiapannya untuk hadir di Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura Jakarta”, jelas Dewi salah seorang pengurus DPC Partai Hanura Kota Bandung periode 2010-2015.
Menurut mereka, interaksi PAC dan DPC Partai Hanura Kota Bandung dengan Dewan Kehormatan DPP Partai Hanura bukan kali ini saja, sejarah panjang pernah mewarnai DPC Kota Bandung karena sebelumnya terjadi juga konflik kepengurusan hingga DK turun tangan, namun hasilnya dinilai tidak jelas dan cenderung ada keperpihakkan DK.
Untuk itu, para PAC dan DPC Kota Bandung berharap dengan kepemimpinan baru Oesman Sapta Odang di DPP Partai Hanura dapat memberikan paradigma baru khususnya DK, agar lebih mengedepankan kepentingan partai dari pada kepentingan pihak-pihak tertentu. “Jadikanlah AD/ART Partai sebagai acuan dalam menentukan setiap putusan,” ungkap mereka.
Walau merasa kurang paham atas agenda dan undangan tersebut, namun mereka (para ketua PAC dan Pengurus DPC) menyatakan kesiapannya untuk hadir di Jakarta untuk diminta keterangannya terkait mosi tidak percaya atas kepemimpinan Endun Hamdun sebagai Ketua DPC Partai Hanura kota Bandung.
Permasalahannya bukanlah kaitan mosi tidak percaya, tapi lebih kepada proses pemilihan ketua DPC yang disinyalir banyak menyalahi aturan bahkan AD/ART Partai dan laporan terkait pelanggaran itu sudah disampaikan ke DPP, jelas Nandhi.
Namun demikian, kami lanjut Nandhi, akan tetap hadir ke Dewan kehormatan partai untuk mendapat kejelasan dan nasib dari laporan kami tersebut. (BD)
