“Sesuai Undang-Undang Kearsipan, arsip dengan masa retensi aktif sejak 2017 seharusnya telah dikuasai oleh lembaga kearsipan daerah. Saya bersikukuh untuk mendapatkan dokumen kearsipan yang otentik dan salinan aslinya,” jelas Pemohon.
Harry kemudian menanyakan, “Jika informasi tersebut tidak didapatkan, apakah penelitian Bapak tetap dapat dilanjutkan?”
Pemohon menjawab, “Penelitian saya ditolak oleh pihak jurnal karena tidak memiliki dokumen pendukung yang otentik.”
Lebih lanjut, Harry juga mempertanyakan kepada Termohon apakah ijazah penyelenggara negara termasuk informasi yang dikecualikan.
Menanggapi hal itu, pihak Termohon menjelaskan bahwa, retensi arsip di KPU berlaku selama lima tahun, sementara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) tidak mendapat arsip tersebut. Oleh karena itu, dokumen yang diminta tidak tersedia dan tidak berada dalam penguasaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
