“Ijazah tersebut berada di KPU sendiri,” ujar perwakilan Termohon.
Harry kemudian menanyakan, “Apakah pernah dilakukan uji konsekuensi terhadap ijazah pejabat publik?”
Termohon menjawab bahwa untuk penyelenggara negara belum ada pengaturan khusus, namun terdapat pengecualian terkait informasi pribadi.
Harry menegaskan, “Konteks yang kita bicarakan adalah penyelenggara negara. Secara eksisting, apakah dokumen tersebut ada atau tidak? Sebab konteks Pemohon bukan terkait pegawai pribadi, melainkan pucuk pimpinan. Mohon diperjelas keberadaannya,” tegas Harry.
Sementara itu, Anggota Majelis Komisioner, Aang Muhdi Gozali menekankan pentingnya kejelasan dasar hukum dan kewenangan Termohon atas informasi yang diminta.
“Perlu dijelaskan apakah jawaban Termohon yang menyatakan tidak menguasai informasi tersebut sudah didasarkan pada ketentuan hukum yang tepat atau hanya pertimbangan administratif,” ujar Aang.
